Etika Bisnis (Amyardi, SH, SE, MM.)

-->

Modul Seri 6: Etika  Bisnis 

Corporate Social Responsibility ( CSR )

Disusun Oleh :

Amyardi, SH, SE, MM.

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER AKUNTANSI  - FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA 2010

I. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan terjadinya perobahan bidang teknologi, sehingga memunculkan  berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Dengan adanya perobahan teknologi, khususnya dengan adanya perobahan perobahan Otonomi Daerah di Indonesia membawa perubahan yang besar dalam pertumbuhan perusahaan yang beroperasi Nasional maupun Internasional, dan perusahaan tersebut menyadari bahwa dalam beropesai harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dimana hal – hal yang berhubungan dengan Lingkungan hidup telah didalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

 Ayat (2)

“Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

 Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

 “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari hal tersebut diatas,  menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).

Defenisi CSR.

1.     The Word business Concilfor Sustainable Development ( WBSD )

“ Contunuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic developmet while improving the quqlity of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large “

2.     Work Bank.

“ The commitment  of business to contribute to sustainable economic development working with amployees and their representative the local community and society at large to improve quqlity of life, in ways that are both good for business and good for development“

Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.

Sebagaimana hasil KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janerio, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana;

2. Misi lingkungan;

3. Tanggung jawab sosial;

4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);

5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

Kemudian, di dalam Pertemuan Yohannesburg pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep Social Responsibility

Berawal dari munculnya suatu konsep dalam bidang korporasi untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya, maka dalam memo ini akan dibahas mengenai penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, termasuk dengan regulasinya.

II. Dasar Hukum

  1. ISO 2006: Guidance Standard on Social Responsibility;

2. Undang-Undang Dasar 1945;

3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

  

III. Pembahasan

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (Corporate Social Responsibility; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal, maupun global. Di dalam pengimplementasiaannya, diharapakan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Pada bulan September tahun 2004, International Organization for Standardization atau ISO), sebagai induk organisasis standardisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitanya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;

2. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder

3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional

4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Di dalam ISO 2006, CSR mencakup 7 (tujuh) isu pokok, yaitu:

1. Pengembangan masyarakat;

2. Konsumen;

3. Praktek kegiatan institusi yang sehat;

4. Lingkungan;

5. Ketenagakerjaan;

6. Hak Asasi Manusia;

7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan).

Berdasarkan konsep ISO 26000, maka untuk penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok di atas. Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut Iso 26000 meliputi:

1. Kepatuhan kepada hukum;

2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya;

4. Akuntabilitas;

5. Transparansi;

6. Perilaku yang beretika;

7. Melakukan tindakan pencegahan;

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Adapun pengaturan CSR di dalam UU PT adalah sebagai berikut:

 Pasal 74:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pengaturan di dalam UU PM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut:

“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

 Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d UU PM disebutkan sebagai berikut:

 “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

 Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Kalangan pebisnis CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela, sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua Umum Kadin, Mohammad S. Hidayat, CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.

Di lain pihak, Ketua Panitia Khusus UU PT, Akil Mochtar menjelaskan bahwa kewajiban CSR terpaksa dilakukan karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. Selain itu kewajiban CSR sudah diterapakan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mewajibkan BUMN untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban ini diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengang BUMN.

Pada kenyataannya, memang dapat kita lihat berbagai kasus pencemaran atau kerusakaan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan kurang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dan konflik antara perusahaan dengan masyrakat di sekitarnya, karena kurang memperhatikan keadaan masyarakat tersebut. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah: kasus lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun.

Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan diaturnya CSR di dalam peraturan perundang-undangan, maka CSR kini menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib. Namun, dengan asumsi bahwa kalangan bisnis akhirnya bisa menyepakati makna sosial yang terkandung di dalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi yang serius, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah tanggung jawab sosial, dengan adanya pengaturan CSR, maka mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Dengan mewajibkan CSR, maka memberikan batasan kepada ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.

2. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR
hanya terkait langsung dengan jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Padahal praktek yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung, seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.

3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekedar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lahi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (menurut UU Lingkungan Hidup).

4. Dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini, masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran.

Terlepas dari berbagai konflik yang membayangi pengaturan mengenai CSR di dalam peraturan perundang-undangan nasional, CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perusahaan yang telah beroperasi di suatu wilayah tertentu, memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sistem pengolahan limbah yang baik. Selanjutnya, perusahaan juga seharusnya turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, antara dengan cara pemberian pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut.

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial.

2. Ukuran dan kematangan perusahaan

Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semaikin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Di dalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan CSR di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang sangat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan CSR, yaitu: Indonesia Business Link (IBL), Corporate Forum for Community Development (CFCD), dan Business Watch Indonesia (BWI).

Dalam rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep CSR, harus didukung oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan, convenor, atau fasilisator, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.

Sebenarnya, jauh sebelum CSR diatur di dalam UU PT dan UU PM, beberapa perusahaan telah dengan aktif melaksanakan CSR, antara lain yaitu:

1. PT. Unilever Indonesia, Tbk. Mengadakan program kali bersih Sungai Brantas;

2. PT. Avon Indonesia melakukan sosialisasi pencegahan kanker payudara;

3. PT. HM. Sampoerna memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

 IV. Kesimpulan

Pengaturan mengenai CSR di dalam UU PT dan UU PM masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainya, antara lain UU Lingkungan Hidup dan dengan instrumen hukum internasional yang terkait, diantaranya ISO 26000. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan bias dalam pengertian dan standar pelaksanaan CSR. Selain itu agar kalangan dunia usaha dapat melaksanakan SCR secara lebih maksimal, sehingga tujuan dari penerapan CSR pada aspek-aspek sosial dan lingkungan dapat semakin berhasil dan mendatangkan manfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan negara.

Walaupun praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai CSR di dalam UU PT dan UU PM, dapat mendorong dunia usaha untuk melaksanakan CSR secara lebih bertanggung jawab dan tidak memandang CSR sebagai suatu kewajiban yang memberatkan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR secara lebih rinci, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (4) UU PT sebagai berikut:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR )

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategicstakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah goldenrules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.1

Pemahaman Tentang CSR

Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.2

Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder.

Elemen – elemen  konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;

(1) ketersediaan dana,

(2) misi lingkungan,

(3) tanggung jawab sosial,

(4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),

(5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masingmasing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di  berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth Summit on the Environment” tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic Advisory Group on Social Responsibility pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negaranegara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab social yang berkembang saat ini dengan cara:

1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;

2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan

3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat

2. Konsumen

3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat

4. Lingkungan

5. Ketenagakerjaan

6. Hak asasi manusia

7. Organizational Governance (governance organisasi)

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu

organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

1.     Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;

2.     Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;

3.     Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;

4.     Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah

melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

1.     Kepatuhan kepada hukum

2.     Menghormati instrumen/badan-badan internasional

3.     Menghormati stakeholders dan kepentingannya

4.     Akuntabilitas

5.     Transparansi

6.     Perilaku yang beretika

7.     Melakukan tindakan pencegahan

8.     Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006, penyusunan draf ISO 26000 hingga Desember 2007, finalisasi draf akhir ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2008 dan seluruh tugas tersebut diperkirakan rampung pada

tahun 2009. Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus

menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

2. Praktek-Praktek CSR

Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya,

yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor,

pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan

yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan

keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan

CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan

yang meningkat.

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan

praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha

yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha,

karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang

mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai

investasi “jangka panjang”. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan,

perusahaan akan mendapat “tempat di hati dan ijin operasional” dari masyarakat,

bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.3

Januari 2005, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, melalui Global Governance

Initiative, kalangan bisnis diajak memikirkan soal kemiskinan melalui praktik CSR. Pada

tanggal 8 – 9 September 2005 bertempat di Jakarta, Indonesia menjadi tuan rumah

AFCSR (Asian Forum for Corporate Social Responsibility) yang memaparkan bagaimana

CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia. Terakhir, World Business Council for

Sustainable Development (WBCSD) menyatakan dalam sebuah side-event Pertemuan

PBB New York (14-16/9), bahwa praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk

membantu PBB merealisasikan target Millennium Development Goals (MDGs).

Praktek CSR di Manca Negara

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di

banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga

keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab,

di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standard CSR

seperti :

AccountAbility’s (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip “Triple Bottom

Line” (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington

Global Reporting Initiative’s (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk

mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada

tahun 1997

Social Accountability International’s SA8000 standard

ISO 14000 environmental management standard

Kemudian, ISO 26000.4

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global

seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produkproduk

yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah

sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan

kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang

mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya

memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada

jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak

dilakukan dengan membakar hutan.

Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah

penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah

mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones

Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki

nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu

pula London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI) Index

dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001.

Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di Hanseng Stock

Exchange dan Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks

tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang

hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam

indeks.

Menghadapi tren global dan resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah

saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan

lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap

tahunnya kepada stakeholdernya. Laporan bersifat non financial yang dapat digunakan

sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan

lingkungannya.

Di Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan

resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A new partnership” yang mendesak

Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan

akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’ duties), kewajiban langsung

luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan

perusahaan (environmental and social reporting).

Banyak pihak menyambut gembira perkembangan ini. Semakin lama semakin

disadari bahwa walaupun perusahaan (sektor bisnis) selama ini sudah berkontribusi

sangat positif terhadap pembangunan dunia, pada saat yang sama perusahaan harus

diminta semakin bertanggung jawab. Karena, upaya memupuk laba cenderung (meski

tidak selalu) mengabaikan tanggung jawab sosial.

Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Dan karena

sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris,

maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui, perusahaan di Inggris ini

tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan

dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perusahaan jika perusahaan

merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan. Melihat perkembangan ini, tahun

lalu, disahkan Companies Act 2006 yang mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di

bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan

financial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk

diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin

bertanggung jawab.

Mac Oliver – EA Marshal (Company Law Handbook Series, 1991) berpendapat,

perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan Sullivan

Principal dalam rangka melaksanakan Corporate Social Responsibilty, yaitu:

Tidak ada pemisahan ras (non separation of races) dalam makan, bantuan

hidup dan fasilitas kerja.

Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (equal and fair employment

process).

Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (equal payment

compansable work).

Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain

sebagai supervisi, administrasi , klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial.

Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen

dan supervisi.

Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan,

transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.5

Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi

contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan

Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan

hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis

pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia,

misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur

standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada

mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan

penyelesaian masalah sosial.

Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh

kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam

aspek sosial. Sementara aspek lingkungan--apalagi aspek ekonomi--memang jauh lebih

mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna

memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi

perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau

laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan

metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis).

Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar "pemanis bibir" (suatu

basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan

juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep

CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah

peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan

keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata

para pemangku kepentingannya.

Praktek CSR di Indonesia

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan

di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep

ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas

masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal

sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluangpeluang

sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang

diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan

peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki

perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa

kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas,

namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi

organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama

bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di

mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar

dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku

kepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini

mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam

pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang

merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti

merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi

usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya

wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis

dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau

bahkan menghindari konflik sosial.

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung

jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Public Relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan

yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas

yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk

melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan

adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan

menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau

kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori

yaitu:

a. Community Relation

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui

komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini,

program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan

(charity) perusahaan.

b. Community Services

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat

atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan

yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat

sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan

masalah tersebut.

c. Community Empowering

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih

luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan

usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah

mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada

pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini,

sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah

adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan

kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah

dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan

membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan

menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum,

namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka

tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup

kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi

seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan

diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi

semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila

menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga

atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas)

atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif

perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya

pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteriakriteria

berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa

mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan

berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan

semua pihak (true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang

ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya

akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi.

Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika

pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan

korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi

pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham

(produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi,

boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik.

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya

penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang

memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial

Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana

program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai

keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat,

partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap programprogram

CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk

bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa

datang.

3. Kebutuhan akan Standarisasi CSR

Secara singkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan

yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki

tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat,

lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan community

development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.

Dalam praktiknya, memang charity dan community development dikenal lebih

dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Serta, kebutuhan

perusahaan untuk lebih dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih jauh CSR

dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan

aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar,

tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR

dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan.6

Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap ketentuan dan pelaksanaan

CSR. Dari sisi pendekatan, misalnya, ada community based development project yang

lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan kemampuan kelompok

masyarakat. Ada pula yang fokus pada penyediaan kebutuhan sarana. Dan, yang paling

umum adalah memberikan bantuan sosial secara langsung maupun tidak langsung guna

membantu perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang

ditimbulkan sendiri maupun yang bertujuan sebagai sumbangan sosial semata.

Trend di Dunia

Dua dekade terakhir ditandai dengan dinamika ekonomi yang memberi peran yang

besar terhadap pasar saham. Dinamika ini, terutama terjadi di Amerika Serikat dan

Inggris serta diikuti berbagai negara lainnya, ditandai dengan makin banyak korporasi

yang memperoleh modal dari pasar saham. Turun naiknya harga saham mencerminkan

nilai dari sebuah perusahaan. Makin tinggi harga saham, makin tinggi market value dari

perusahaan tersebut. Tidak heran, manajemen perusahaan lebih banyak mencurahkan

perhatian pada usaha untuk memaksimalkan nilai saham yang dibeli oleh investor atau

shareholder melalui pasar saham tadi. Strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu,

seringkali lebih mencerminkan dimensi jangka pendek dan terkadang mengabaikan

dampak sosial dan lingkungan demi mewujudkan tujuan memaksimalkan shareholder

value tersebut.7

Akibatnya, muncul banyak debat tentang peran dan sepak terjang korporasi

terutama dikaitkan dengan masalah kesenjangan global diatas. Debat ini berujung pada

tuntutan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab social

karena kegiatan mereka memiliki dampak tidak hanya dari dimensi ekonomi tetapi juga

sosial dan lingkungan.

Tuntutan ini tidak hanya muncul dari traditional stakeholder yang memiliki

keterkaitan bisnis secara langsung – seperti supplier, customer, competitor maupun

regulator, tetapi yang lebih penting lagi dari stakeholder lainnya yang

merepresentasikan civil society seperti LSM, kelompok masyarakat lokal, serta aktivis

lingkungan dan HAM. Stakeholder ini merasa prihatin dengan pengaruh korporasi yang

makin besar dan luas. Malah dalam banyak kasus, pengaruh ini telah memasuki wilayah

politik turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana korporasi tersebut beroperasi.

Pengaruh politik mereka ini seringkali membuat pemerintah melupakan tanggung jawab

dasarnya. Pengaruh ini bahkan tercermin di dalam pemilihan umum dimana korporasi

ikut membiayai kampanye politik. Tidak heran bila praktek ini telah menggeser kontrak

sosial dengan kontrak dengan perusahaan yang menyediakan dana kampanye dan,

pada gilirannya, mendiktekan agenda kepada pemerintah yang berkuasa. Realitas ini

terjadi di banyak negara di dunia baik di negeri maju maupun berkembang.

Perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa

negara bahkan, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah

perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan

perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR, menggunakan teori

kontrak sosial dan stakeholder approach untuk mendukung argumen mereka. Di bawah

teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat

(corporations exist, then, only by social permission). Konsekuensinya, perusahaan harus

melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasinya bisnisnya.

Sementara stakeholder approach berpandangan bahwa keberadaan perusahaan

bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham

(stockholders) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (stakeholders)

termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya.

Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah

pihak.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hill et. al (2007) memberikan gambaran

yang mendukung pelaksanaan CSR sebagian bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hill

et. al melakukan penelitian terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa

dan Asia yang melakukan praktik CSR lalu menghubungkannya dengan value

perusahaan yang diukur dari nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian mereka menemukan bahwa setelah mengontrol variabel-varaibel lainnya

perusahan-perusahaan yang melakukan CSR, pada jangka pendek (3-5 tahun) tidak

mengalami kenaikan nilai saham yang signifikan, namun, dalam jangka panjang (10

tahun), perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR tersebut, mengalami

kenaikan nilai saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan perusahaanperusahaan

yang tidak melakukan praktik CSR.

Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang

tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR,

malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian,

dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR, ternyata

kinerjanya melampaui perusahan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap

CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan, terutama dalam

jangka panjang.

Yang dapat dilakukan adalah mencoba untuk mengenali kerangka global dan

mencari pendekatan mengenai prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pedoman untuk

penerapan CSR secara umum. Beberapa diantaranya adalah Menetapkan visi;

Memformulasikan misi; Menetapkan tujuan; Menetapkan kebijakan; Merancang sruktur

organisasi; Menyediakan SDM; Merancang program operasional; Membagi wilayah;

Mengelola dana

Standardisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia

Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan kemiskinan

sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut pandangan mereka,

kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, masyarakat adat, dan buruh tidak

mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan macam apa yang

dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan mereka, pembangunan sering

tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang

dalam pembagian keuntungan dan resiko.

Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema

pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi

kepentingannya. Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok

lemah. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme untuk berkomunikasi

dengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka.

Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi

dengan benar. Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi semacam prinsip yang

dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap

pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan

lingkungan dari kegiatannya.

Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond

compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai

respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk

meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju

sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya.

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000,

walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an,

dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai

kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam

mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan

pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertama adalah keprihatinan

pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang

mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Kedua adalah sebagai wujud upaya

entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai

dengan konteks nasional maupun lokal.

Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah mempunyai

kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang sumberdaya

finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas

regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya

akan mereduksi arti CSR itu sendiri.

Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan

menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang

memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar,

adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas

memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat

mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR

akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan

di lingkungan sekitarnya (bergantung pada core business-nya masing-masing) padahal

melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin

sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin

terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program

pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi.8

Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan pemangku

kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua dekade

belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh dan lingkungan, telah

menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan positif

terhadapnya memang baru terjadi belakangan. Di masa lampau, hampir selalu keluhan

pada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang

menyatakannya berhadapan dengan aparat keamanan. Walaupun kini hal tersebut

belum menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak

terdengar.

Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini telah banyak

tersedia. Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan tekanan kepada perusahaan

berkinerja buruk. Payahnya, banyak perusahaan juga yang mulai menyadari pentingnya

meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan ternyata tidak mendapatkan insentif yang

memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang secara

fundamental hendak berubah malah menjadi sasaran tembak. Karena dianggap

"melunak", perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil

kapan saja melalui berbagai cara.9

Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain

berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah kabupaten

telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah

dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan

karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan

pembangunan dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa

pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai

regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-alih

menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSR-nya.

Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah seharusnya

menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan

kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya

berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan

perlindungan penuh bagi mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa

pula membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan

berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang

jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas

upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk

bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan

berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan

pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability Reporting. Dari sisi ekonomi,

penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam,

sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan

menggunakan akuntansi lingkungan.10

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu

bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal

drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan

diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program

penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama

bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk

tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar

(community development responsibility).

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan

berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat

luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).

Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources)

yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan

pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan

manajemen risiko (risk management).11

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori.

Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh

operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk

berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial

yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi

sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang

secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori.

Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh

operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk

berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial

yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi

sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang

secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori

tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian menyusunnya berdasarkan

11 Muhammad Arief Effendi, “Implementasi GCG Melalui CSR”, 7 November 2007, diakses dari

muhariefeffendi.wordpress.com

22/36

dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda,

tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.

Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas atau

masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran terabaikannya

komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut. Perubahan orientasi sosial

politik di tanah air dapat memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam

wilayah administratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber

daya yang ada di wilayahnya.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan

masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan

yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi

bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi

keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.

Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki

dua bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap

masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu

memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan

sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya.

Kedua, outside-in-linkages, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi

perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas

input bisnis yang tersedia-sumber daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan

dan insentif yang mengatur kompetisi-seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan

intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar

dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di

daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.12

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat

membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good

conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu

harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok

yang terkait lainnya.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat

erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip

etika bisnis itu sendiri adalah:

Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang

dianggapnya baik untuk dilakukan.

Prinsip kejujuran.

Prinsip keadilan.

Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).

Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri

pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap

menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya

perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas

sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan

akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek

CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang aktif. Setidaknya terdapat

tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:

a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan

dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.

b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun

institusi yang terkait dengan CSR

c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen

dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan

meningkatkan kualitas penerapan CSR

4. Pelaksanaan CSR: Kewajiban Versus Sukarela

CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk

berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya

meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal

dan masyarakat luas pada umumnya (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999).

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR.

Yaitu: meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin; posisi negara yang semakin

berjarak pada rakyatnya; makin mengemukanya arti kesinambungan; makin gencarnya

sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti-perusahaan; tren ke

arah transparansi; dan harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik

dan manusiawi pada era milenium baru.

Pemerintah juga dapat melakukan banyak aktivitas nonregulatori yang mendorong

CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antardepartemen, meningkatkan profil

CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai penelitian-penelitian

tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, serta menciptakan insentif untuk

perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik—selain memberi

disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk. Terakhir, pemerintah dapat

mendemonstrasikan praktik-praktik terbaik CSR, sebagai sarana perusahaan-perusahaan

untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa dicapai.

Penerapan CSR di Manca Negara

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang

dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk

investasi sosial perusahaan. Akan sangat mustahil menemukan negara yang berbuat

demikian, karena yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem

insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari

strategi welfare mix (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Di Amerika

Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat

sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam

kategori 501(c)3, akan mendapatkan pemotongan pajak.

Pendekatan masing-masing pemerintah di Eropa, misalnya, berbeda-beda, namun

tidak satupun di antara mereka yang meregulasi dana CSR. Pemerintah Perancis

mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara mendetail dampak mereka dalam

aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Belgia menyediakan label khusus bagi

perusahaan yang dalam praktiknya sepanjang rantai produksi telah benar-benar sesuai

dengan delapan konvensi ILO. Pemerintah Denmark mengembangkan Danish Social

Index dan melakukan pengukuran langsung atas kinerja perusahaan dalam kebijakan

mengenai pekerja dan fakta kondisi kerja. Sementara CSR-SC yang dibentuk Pemerintah

Italia mengembangkan petunjuk yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk

melakukan penilaian diri, pengukuran, pelaporan, serta penjaminan kebenaran isi

laporan.

Jalan yang ditempuh oleh Kementerian CSR Inggris—yang mirip dengan apa yang

dilakukan Pemerintah Perancis—sangat menarik untuk dicoba, yaitu dengan mewajibkan

pelaporan tahunan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan selain kinerja finansial

yang memang sudah biasa dilakukan. Dengan upaya pemerintah yang mendorong

transparensi kinerja ini, maka mau tidak mau perusahaan kemudian harus

meningkatkan kinerjanya karena iklim persaingan usaha yang ketat akan memberikan

disinsentif bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam kinerja CSR. Regulasi yang

dibuat juga memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah untuk mengecek

kebenaran laporan, dan tentu saja mengatur apa konsekuensi kebohongan terhadap

publik yang dilakukan perusahaan dalam laporannya.

Tidak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering

diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin

besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan

terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala

pemerintahan di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai

masalah kemasyarakatan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan

DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat

ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan muncul pada saat

pembahasan ditingkat Panja dan Pansus DPR. Pada konsep awal yang diajukan

pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat dengar pendapat dengan Kadin dan

para pemangku kepentingan lain, materi pasal 74 ini pun belum ada. Lalu sekitar 28

asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan Apindo, keberatan terhadap RUU PT. Mereka

meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung

jawab sosial dan lingkungan dalam RUU PT. Substansi dalam ketentuan pasal 74

Undang-Undang nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna,

mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan

perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan

kewajiban melaporkannya. Mengikuti perkembangan berita di media massa yang

menyangkut pembahasan pasal 74, sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami

penghalusan cukup lumayan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Tadinya,

tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang

bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk

semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, baru berdiri, atau masih

dalam kondisi merugi.

Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka

maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (The World Bank,

ISO 26000 dan sebagainya) serta praktek yang telah berjalan di tanah air maupun yang

berlaku secara internasional.

Lalu sebenarnya seperti apa best practice mengenai CSR ini? Saat ini ISO

(International Organization for Standardization), tengah menggodok konsep standar CSR

yang diperkirakan rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal dengan nama ISO

26000 Guidance on Social Responsibility. Dengan standar ini, pada akhir 2009 hanya

akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal banyak konsep mengenai CSR yang

digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan para pakar.

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses interaksi

sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya

melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu

dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat

setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Dengan

demikian adalah tidak mungkin untuk mengukur pelaksanaan CSR.

Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance

yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan pasar (insentif).

Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan

fairness dalam kaitan untuk menyamakan level of playing field pelaku ekonomi. Sebagai

contoh, UU dapat mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, bukan hanya aspek

keuangan, tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan

masyarakat. Tak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya perusahaan dan

masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara

perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan

sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared value), yaitu pilihan-pilihan harus

meberi manfaat kedua belah pihak.

Lebih menarik lagi ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74

serta penjelasan pasal 74 itu sendiri. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas memuat “… komitmen Perseroan Terbatas untuk

berperan serta”, sedangkan pasal 74 ayat 1 “… wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan”. Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat

sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat.

Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban TJSL

pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada pasal

74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan kepada peraturan perundang-undangan

lain yang terkait.

Demikian juga pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab

sosial dan lingkungan, dibatasi namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa

semua perseroan terkena kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena

penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi

pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan, sedangkan pada penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegitan usahanya di bidang sumber

daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan

sumber daya alam. Berikutnya yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan

usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola

dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada

fungsi sumber daya alam. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan terbatas

yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah konsep dimana

perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan itu adalah diluar

kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan

formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup.

Mereka berpendapat, jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga

akan memberi beban baru kepada dunia usaha.

CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen

maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara

perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan

komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam ada

pada kondisi yang berbeda-beda.

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan

peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu,

harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas

birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan

penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk

kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah

kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku

kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak,

dan organisasi pelaksana.

Semua proses ini tidak mudah. Itu sebabnya di negara-negara Eropa yang secara

institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia, proses regulasi yang menyangkut

kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. European Union sebagai kumpulan

negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR, telah menyatakan sikapnya, CSR

bukan sesuatu yang akan diatur.14

Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan

bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa

menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR mengalami

distorsi serius. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini telah

mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR

tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak.

Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan

yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam

praktik.

Dalam ranah norma kehidupan modern, kita dilingkupi dengan sejumlah norma

yakni norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa mengabaikan kewajiban dan

pertanggungjawaban hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat pada norma

sosial sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli CSR

sesungguhnya bergerak dalam kerangka ini, di mana perusahaan secara sadar

memaknai aneka prasyarat tadi dan masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen

pelaksanaannya.

Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna parsial sebatas

upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran

sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung

dengan core business perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat sekitar. Padahal

praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial

dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup

dan tak langsung (bukan core business) seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa.

Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.

Ketiga, tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap

subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas

usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran

dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus

bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi

lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna

keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggung

jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung

jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (UU

lingkungan hidup).

Keempat, dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT

menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penangung jawab tunggal program CSR.

Di sini masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya

ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang

siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.15

Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan

mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha sosial

kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat secara sosial dan

ekonomi. Namun pewajiban dalam suatu Undang-undang dapat memunculkan multi

tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai. Di antara permasalahan yang

harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin dapat dikenakan apabila tidak

melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan dan standar kegiatan yang

termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab sosia

Pewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan tidaklah

tepat. Hal ini karena:

Pemerintah telah mengatur tentang LH, Perlindungan Konsumen, Hak Asasi

Manusia, Perburuhan dan sebagainya pada masing-masing UU tersebut, tetapi

bukan mengatur CSR pada UUPT.

Kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar (Dunia Usaha,

Pemerintah dan Masyarakat), berkaitan dengan 7 masalah pokok, melebihi

kewajiban dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat sukarela didasarkan

pada dorongan moral dan etika.

Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas dilakukan oleh

perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia.

Pemerintah & masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah

sosial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh Dunia Usaha.

Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat

tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah. Berbagai

studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan

sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu

memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan.

Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi

perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemda

dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR

membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban

sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di

tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan

keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai

koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang

penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan

pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat

mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar

terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak

terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terut